Laman

Tampilkan postingan dengan label etik dan hukum keperawatan. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label etik dan hukum keperawatan. Tampilkan semua postingan

Jumat, 23 April 2010

Aspek Budaya Dan Etika Keperawatan

Berbuatlah baik pada sesama, maka anda etis, benarkah demikian ?
Kholid. SST. M.Kes
Pengantar

Contoh
Ada teman butuh uang satu juta; sebagai orang baik dan etis, anda serta merta meminjami.
ternyata uang tersbt digunakan untuk judi dan minum-minuman keras, teman anda kalah dan mabuk, sampai rumah teman anda memukuli istrinya karena lambat buka pintu.
Sudah etiskan anda ?


Lebih rumit lagi etika di tempat kerja.
Seorang perawat merawat pasien menerima pemberian dari keluarga pasien
Apakah ini etis ?

Etika dalam pertemuan ini adalah Normative Ethics, yaitu standar moral yang mengatur benar atau salah.
Hukum utamanya menggunakan prinsip normatif klasik;
we should do others what we would want others to do us.

Terdapat tiga pendekatan dalam etika normatif
1. Virtue Theories ( Teori kebajikan)
2. Duty Theories ( Teori Kewajiban)
3. Consequentialist Theorist
(Teori Konsekuensi)
Virtue Theories
Teori ini lbh memberi penekanan pada perilaku baik, sbg suatu kebajikan atau Virtue.
Menurut Plato terdapat empat Cardinal Virtue; Bijak, Berani, sederhana, dan adil.
Fieser (2003) menambahkan: tabah, tulus, mempunyai harga diri, sabar dan dermawan
Duty Theories
Menurut Ross ada 7 kewajiban yang harus dilakukan manusia :
1. Menepati janji
2. memberi ganti rugi jika kita merugikan org lain
3. Berterimakasih kpd orang yg membantu kita
4. tidak menyakiti org lain
5. meningkatkan citra
6. Pengetahuan
7. Ketrampilan pribadi

Ross menyatakan bahwa dimungkinkan akan terjadi konflik kewajiban. Kita harus bijak dalam mengambil keputusan.
Cth.
Direktur yang memecat mhsiswa yang mencuri, jelas menyakiti org lain, tatapi ia telah berlaku adil dan membantu mahasiswa lainnya.
Consequentialist Theorist
Teori ini menetapkan baik buruknya suatu perilaku berdasarkan “analisis harga dan manfaat” atas konsekuensi tindakan.
Jadi suatu aksi scr moral dikatakan benar apabila akibat baik dari aksi tersbt lbh banyak daripada akibat buruknya.
Bila konsekuensi baik lebih banyak dari konsekuensi buruk berarti tindakan kita benar.


Contoh
Alkohol lebih banyak buruknya daripada manfaatnya, org yg tdk minum lbih baik dari pada yg minum alkohol.
pertanyaannya sekarang, memberi manfaat kepada siapa ?
Ada 3 jenis Consequentialist;
1. Ethical egoisme, apabila bermanfaat untuk diri kita
sendiri
2. Ethical Altruisme, apabila mamfaatnya untuk semua
orang, kecuali kita sendiri
3. Utilitarianisme, apabila bermanfaat untuk semua
orang termsk diri kita
Mangapa kita bicara Etika ?
Perawat adalah jabatan profesional yang hrs memenuhi kualifikasi tertentu antara lain; adanya keg intelektual, displin ilmu yang khusus, karien hidup yang permanen, mengutamakan pelayanan, mempunyai wadah organisasi, dan kode etik yang ditaati
Sebagai seorang perawat harus memiliki sikap profesional yang meliputi : Peraturan per-UU, Organisasi profesi, teman sejawat, pemimpin, tempat kerja atau pekerjaan itu sendiri.
Profesional
IF I am a profesional, I must be a professional something but what ?
Untuk menjelaskan profesional, kita dapat merujuk
1. seorang dikatakan profesional apabila
menabdikan diri dengan kompetensi yang
amat tinggi dalam suatu pekerjaan
2. Profesional berarti profesi yang di emban
membthkan ilmu pengetahuan yg luas
atau membthkan peltihan dan ketrampilan
tingkat tinggi.

3. Seorang profesional hrs memenuhi tiga hal :
1) Memiliki pengetahuan, keahlian,
ketrampilan khusus yg tdk dimiliki
profesi lain
2) Memegang teguh nilai-nilai dan
perilaku khas untuk profesi
3) Memiliki ukuran-ukuran/standart untuk
kedua hal tersbt

Senin, 19 April 2010

UU No. 25 Tahun 2004

UU 25 Tahun 2004 SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
BAPPEDA KABUPATEN BANYUWANGI
2006
Asas & Tujuan
Pembangunan nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan nasional .
Perencanaan pembangunan nasional disusun secara sistematis terarah terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan.
Sistem perencanaan pembangunan nasional diselenggarakan berdasarkan azas umum penyelenggaraan negara.
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Mempunyai Tujuan :
Mendukung koordinasi untuk pelaku pembangunan.
Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah.
Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.
Mengoptimalkan partisipasi masyarakat.
Menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan
Ruang Lingkup<!--more->
Perencanaan pembangunan nasional mencakup penyelenggaraan perencanaan makro semua fungsi pemerintahan yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Perencana Pembangunan nasional terdiri atas perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh kementrian lembaga dan perencanaan pembangunan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
Perencanaan Pembangunan Nasional Menghasilkan :
Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP).
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM).
Rencana Pembangunan Tahunan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 tahun yang memuat visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman RPJPD dan memperhatikan RPJM Nasional
Rencana pembangunan tahunan adalah perencana untuk periode 1 tahun
Renstra SKPD (Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah) adalah dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk periode 5 tahun, merupakan rencana pembangunan jangka menengah SKPD/ Sektoral yang berpedoman pada RPJMD


Penyusunan R K P D
Tahapan – Tahapan :
a. Musrenbang Desa/Kelurahan (± bln Januari)
Tujuan :
Menampung dan menetapkan prioritas kebutuhan masyarakat yang diperoleh dan musyawarah perencanaan pada tingkat bawahnya.
Menetapkan prioritas kegiatan desa yang akan dibiayai melalui Alokasi Dana Desa (ADD) yang berasal dari APBD Kabupaten maupun sumber pendapatan lain.
Menetapkan prioritas kegiatan yang akan diajukan untuk dibahas pada Musrenbang Kecamatan.


b. Musrenbang Kecamatan (+ bln Pebruari)
Tujuan :
Membahas dan menyepakati hasil-hasil Musrenbang dari Tingkat Desa/Kelurahan yang akan menjadi prioritas kegiatan pembangunan di wilayah kecamatan yang bersangkutan .
Membahas dan menetapkan prioritas kegiatan pembangunan di tingkat Kecamatan yang belum tercakup dalam prioritas kegiatan pembangunan Desa/Kelurahan.
Melakukan klarifikasi atas prioritas kegiatan pembangunan kecamatan sesuai dengan fungsi-fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten.

c. Musrenbang Kabupaten (+ bln Maret)
Tujuan :
Mendapatkan masukan untuk penyempurnaan rancangan awal RKPD yang memuat prioritas pembangunan daerah, pagu indikatif pendanaan berdasarkan fungsi SKPD .
Mendapatkan rincian rancangan awal Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD, khususnya yang berhubungan dengan pembangunan.
Mendapatkan rincian rancangan awal kerangka regulasi menurut SKPD yang berhubungan dengan pembangunan.

d. Musrenbang Propinsi
Tujuan :
Mensinkronkan prioritas kegiatan pembangunan yang berasal dari Kabupaten/Kota dengan Rencana Satuan Perangkat Daerah (Renja SKPD) Propinsi ;
Menyesuaikan prioritas Renja SKPD dengan flafon/pagu dana SKPD yang termuat dalam prioritas pembangunan daerah/rancangan RKPD Propinsi ;
Menilai efektifitas berbagai regulasi yang berkaitan dengan fungsi SKPD Propinsi, terutama untuk mendukung terlaksananya Renja SKPD Propinsi.



e. Musrenbang Pusat
Tujuan :
Melakukan sinkronisasi rencana kegiatan antar Kementrian/Lembaga dalam pencapaian agenda pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional 2004-2009 dan telah dituangkan ke dalam Rancangan Rencana Kerja Pemerintah ;
Melakukan pembahasan terhadap rancangan awal Rencana Kerja Kementrian/Lembaga (Renja KL) dalam rangka menyempurnakan rancangan RKP yang telah disusun ;
Melakukan pembahasan rencana kegiatan kementrian/lembaga yang terkait dengan sumber dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan.